INFORMASI

Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan Pekon


Peratin

Peratin adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Pekon dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan Kekuasaan PKD, Peratin akan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Pekon selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD Kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Peratin. PPKD terdiri atas Sekretaris Pekon; Kaur dan Kasi; dan Kaur keuangan

 

Sekretaris Pekon

Sekretaris Pekon bertugas sebagai koordinator PPKD.

Sekretaris Pekon mempunyai tugas:

1.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Pekon;
2.mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Pekon dan rancangan perubahan APB Pekon;
3.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Pekon tentang APB Pekon, perubahan APB Pekon, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Pekon;
4.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Peratin tentang Penjabaran APB Pekon dan Perubahan Penjabaran APB Pekon;
5.mengoordinasikan tugas perangkat Pekon lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
6.mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Pekon dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Pekon.

 

Sekretaris Pekon juga mempunyai tugas:
1.melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
2.melakukan verifikasi terhadap RAK Pekon; dan
3.melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran  APB Pekon.
 

Kaur Keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut kaur keuangan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Kaur keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RAK Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayarkan,dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

 

Pelaksana

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

  1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
  7. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
  • Share on :